Kongkalikong Dana Hibah Dipotong

0
241
Advertisement

idealoka.com – Berbagai cara dilakukan dibalik dugaan tindak pidana korupsi dana hibah yang didanai dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Karena dana terpotong untuk fee sejumlah pihak, akibatnya pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun. Kuantitas maupun kualitas dari bangunan yang direncanakan terpaksa berkurang untuk menyesuaian anggaran yang tidak mencukupi setelah terpotong fee.

Menurut pelapor korupsi dana hibah yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Mojokerto Wiwid Haryono, mekanisme pengusulan penerimaan dana hibah maupun bansos tahun 2015 melalui kegiatan jaring aspirasi masyarakat (jasmas) yang dilakukan Anggota DPRD tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Advertisement

“Dalam Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana hibah dan bansos, tidak ada aturan yang membolehkan Anggota Dewan mengusulkan atau merekomendasikan calon penerima hibah atau bansos. Namun kenyataannya demikian,” katanya, Agustus 2018.

Menurutnya, dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto termasuk unsur pimpinan dan anggota, setiap anggota mendapat jatah anggaran Rp600 juta untuk diberikan pada konstituen melalui bentuk hibah atau bansos. “Perjanjian dengan eksekutif itu disepakati ‘dibawah tangan’ atau tidak ada landasan aturannya,” kata Wiwid.

Total hibah yang dianggarkan dan diusulkan melalui jasmas yang dilakukan Anggota DPRD tahun 2015 sekitar Rp30 miliar. Di luar itu masih ada hibah atau bansos yang diusulkan secara normal atau tidak melalui Anggota Dewan tapi langsung ke satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang menangani seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Bagian Pembangunan di bawah Sekretariat Daerah. “Itu yang benar, pengusulan calon penerima hibah atau bansos langsung ke eksekutif atau bisa melalui desa dan kecamatan,” kata Wiwid.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi membantah ada potongan untuk fee Anggota DPRD dalam realisasi dana hibah dan bansos di Mojokerto tahun 2015. “Tidak ada, semua diperuntukkan bagi lembaga atau kelompok masyarakat yang memang memenuhi syarat sesuai aturan,” katanya.

Ia juga membantah jika pengusulan dan persetujuan calon penerima dana hibah dan bansos atas rekomendasi Anggota DPRD di Dapil masing-masing. “Pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai mekanisme dan diberikan pada konstituen yang membutuhkan melalui proposal yang diajukan,” katanya.

Pernyataan yang sama dikatakan politikus Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Mojokerto Aang Rusli Ubaidillah. Aang membenarkan bahwa pada tahun 2015 penyaluran hibah dan bansos sebagian melalui usulan masyarakat melalui jaring aspirasi masyarakat (jasmas) yang dilakukan para Anggota DPRD. “Setelah itu tidak boleh melalui jasmas,” katanya.

Sebab, pengusulan melalui jasmas oleh DPRD tidak diatur atau tidak sesuai dengan Permendagri maupun Peraturan Bupati Mojokerto tentang pengelolaan dana hibah dan bansos. Selain itu juga membuka peluang penyalahgunaan termasuk oleh oknum para Anggota DPRD.

Diduga para Anggota DPRD meminta jatah atau fee pada calon penerima dana sebagai imbalan atas rekomendasi usulan penerima hibah dan bansos. Namun hal ini dibantah para Anggota DPRD termasuk Aang. “Enggak ada, kami tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Aang termasuk salah satu Anggota DPRD yang dipanggil atau diperiksa Kejaksaan Negeri Mojokerto terkait dugaan potongan atau fee dana hibah dan bansos yang dilakukan oknum Anggota DPRD setempat. “Saya memang pernah dipanggil dan saya jelaskan apa adanya karena kami memang tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.

Namun bantahan pimpinan dan anggota dewan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hampir semua lembaga penerima hibah melalui jasmas yang dilakukan Anggota DPRD tidak menerima dana secara utuh atau dimintai fee baik secara langsung oleh Anggota DPRD maupun melalui orang lain sebagai perantara.

Seperti yang terjadi dalam rehab masjid di Desa Selotapak, Kecamatan Trawas, tahun 2015. Dari dana yang diterima Rp90 juta, menyusut jadi Rp60 juta setelah ‘dipotong’ oknum Anggota DPRD dan pengurus takmir masjid yang membantu pengajuan dan pencairan dana.

“Dari dana Rp90 juta, dipotong dan tersisa Rp60 juta diserahkan ke panitia pembangunan masjid,” kata warga yang pernah masuk dalam panitia pembangunan masjid namun mundur setelah tahu ada indikasi korupsi.

Potongan atau fee dibalik pencairan dana hibah juga terjadi dalam pembangunan musala di salah satu Madrasah Aliyah (MA) di Kecamatan Ngoro. “Dari dana yang diterima Rp50 juta, kami hanya menerima Rp35 juta,” kata salah satu guru yang tidak ingin namanya disebut.

Menanggapi dugaan penyalahgunaan dalam realisasi dana hibah dan bansos, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti mengatakan pihaknya selama ini berupaya menseleksi calon penerima dana sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 15 Tahun 2015.

“Harus selektif, memenuhi persyaratan, bersifat sementara atau tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu, sesuai tujuan penggunaan, memiliki identitas yang jelas, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Mojokerto,” katanya dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah yang dipublikasikan di internet.

Dugaan korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Mojokerto tahun 2015 pernah diselidiki Kejaksaan Negeri setempat namun stagnan. Ketua DPD Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Mojokerto Wiwid Haryono sebagai pelapor menduga para pengurus lembaga penerima dana hibah dan bansos yang diperiksa kejaksaan sudah dikondisikan. “Informasi yang kami terima, mereka dikondisikan atau dikumpulkan dulu oleh Anggota Dewan agar tidak mengaku ada potongan atau fee saat diperiksa kejaksaan,” kata Wiwid.

Sehingga kejaksaan kesulitan karena kekurangan alat bukti berupa keterangan saksi. Kejaksaan juga belum menemukan bukti pengkondisian para saksi tersebut. Para Anggota Dewan maupun para pengurus lembaga maupun kelompok masyarakat penerima dana membantah tidak ada pengkondisian para saksi. Sehingga penanganan dugaan korupsi dana hibah dan bansos itu stagnan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here