VIDEO: Frekuensi Publik Dipakai untuk Kepentingan Politik?

0
223
Advertisement

idealoka.com – Kajian yang dilakukan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remotivi mengenai frekuensi (televisi) publik yang digunakan untuk kepentingan partai politik pada Pemilu 2014 lalu layak dilihat kembali pada Pemilu 2019.

Advertisement

Tayangan dalam bentuk audio visual ini mengupas pengertian dan pengaturan frekuensi publik yang digunakan media televisi dan radio. Frekuensi terutama frekuensi televisi yang sejatinya milik publik ternyata sudah disalahgunakan oleh para pemilik atau pemodal media televisi yang juga para politisi.

Tak jauh beda dengan Pemilu 2014, para pemilik televisi yang terjun ke dunia politik  tahun 2019 sama dengan 2014. Benarkah mereka melanggar UU Penyiaran karena memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan golongan politik tertentu? Simak video yang dikutip dari channel YouTube Remotivi di atas atau klik https://youtu.be/JziECG5xBjk

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menganggap Pemilu 2019 akan menjadi ujian bagi independensi jurnalis dan media. Belajar dari tahun politik sebelumnya, yakni 2014, kondisi media tak lagi lurus menjalankan fungsi dan perannya, kental aroma partisan, memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat.

Masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi yang objektif dan imparsial. Pendidikan politik, baik yang muncul di layar kaca, telepon seluler dan komputer, tersiar melalui gelombang radio, bias dengan kepentingan partisan pemilik media.

Informasi yang disajikan ke publik telah dikemas sedemikian rupa untuk kepentingan politik elit media untuk membentuk citra positif salah satu kandidat dan menyerang kandidat yang lain.

Kondisi itu menyebabkan sejumlah televisi mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers pun menyampaikan kekhawatiran yang sama.

Di sebagian media yang lain, bias partisan itu muncul karena alasan ekonomi media. Karena iklan kampanye selama masa pemilihan umum adalah salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi media.

Di sisi lain, sebagian pemilik korporasi media saat ini juga tercatat sebagai tokoh politik, sebagian lain memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu. Berbagai penelitian tentang media di Indonesia seperti yang dilakukan Ignatius Haryanto (2012), Merlyna Lym (2011) hingga yang terbaru Ross Tapsell (2017), Policy Paper Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) terkait media partisan saat pemilu 2014, secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa di tahun politik, kualitas jurnalisme dan informasi publik menjadi taruhan dengan kedekatan atau peran pemilik media di panggung politik.

AJI mendapati bahwa praktik oligopoli media massa telah mengontrol pembentukan opini masyarakat dan hal ini dilakukan oleh sekelompok kecil pemilik atau penanggung jawab media.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Hak politik adalah hak setiap orang, termasuk pemilik media dan jurnalis. Tapi hak politik tidak seharusnya mencemari ruang redaksi. Pemilik dan awak redaksi wajib dapat menjaga kejernihan ruang redaksi dengan berpegang pada prinsip “garis api,” tidak menggunakan media untuk kepentingan politik praktis. Sikap politik redaksi hanya berada di ruang editorial, bukan pada karya pemberitaan.

Tentu hal ini bukan hal mudah, apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi media untuk mendapatkan iklan selama masa kampanye; kelangsungan bisnis media selalu digunakan sebagai alasan. Tapi perlu kembali diingat, media mempunyai peran yang sangat penting dalam proses demokrasi. Peran ini yang mendorong lahirnya UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang melindungi pers dan jurnalis dalam menjalankan peran dan tugasnya.

Kekuatannya menjangkau dan mempengaruhi pendapat publik, jika tidak digunakan sebagaimana amanat UU Pers, dapat menjadi bumerang bagi demokrasi, dan pers itu sendiri.

Dewan Pers pun telah menegaskan dalam Surat Edaran Dewan Pers No 01/SE-DP/I/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, menegaskan tentang peran media sebagai pengawas dan pemantau pemilu. Dewan Pers pun telah menegaskan jurnalis yang telah memilih jalur perjuangan untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil, anggota legislatif, DPD atau tim sukses telah kehilangan legitimasi sebagai jurnalis. Karena pilihan politik tersebut bertolak belakang dengan tanggung jawab sebagai jurnalis untuk mengabdi pada publik dan kebenaran.

Di internal, AJI pun telah mengeluarkan Kode Perilaku anggota AJI dan mengatur tentang hal ini. Seperti halnya Dewan Pers, dalam ketentuan Kode Perilaku itu, AJI pun meminta anggota yang terlibat dalam politik praktis untuk mengundurkan diri sebagai anggota. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen AJI untuk menjaga integritas jurnalis dan organisasi.

“AJI mendesak pemilik media tidak memanfaatkan ruang redaksi untuk kepentingan politik praktis dan menjaga independensi ruang redaksi untuk kepentingan publik dan demokrasi sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan dalam siaran pers, 3 Mei 2018.

AJI juga mengajak jurnalis untuk menjalankan tugas dengan profesional selama tahun politik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*)

Sumber: 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here