Ini Gagasan Nurul Ghufron, Dekan FH Universitas Jember Calon Pimpinan KPK

0
1018
Nurul Ghufron (Foto: Dok. Pribadi)
Advertisement

idealoka.com – Tim Panitia Seleksi (Pansel) telah memilih sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Dari sepuluh nama tersebut, salah satunya adalah Nurul Ghufron, 45 tahun. Akademisi kelahiran Sumenep, Madura, yang akrab disapa Ghufron itu saat ini menjabat Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember (Unej), Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Idealoka.com sempat melakukan wawancara dengan doktor lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut melalui media sosial, Sabtu, 24 Agustus 2019. Isu yang ditanyakan seputar gagasan yang akan ditawarkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga keberanian, komitmen, dan strategi dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan kroni penguasa sampai cara meredam konflik kepentingan di dalam internal KPK. Berikut ini wawancaranya:

  1. Bagaimana pandangan Anda mengenai korupsi di Indonesia?
Advertisement

Bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman yang sama bahwa daya rusak korupsi kepada NKRI sangat dahsyat. Bukan hanya masalah uang atau ekonomi. Akar semua masalah sosial adalah korupsi. Korupsi dalam perspektif ekonomi melahirkan inefisiensi, tidak fair, dan tata kelola menjadi rusak.

Korupsi dalam perspektif hukum mengakibatkan hukum yang semestinya melahirkan keadilan malah mempertontonkan ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Ini semua karena korupsi yang dampaknya secara makro menjadi dasar keretakan dan kehancuran bangsa karena ketidakadilan. Orang bisa hidup bersama ketika sama-sama lapar. Tapi, orang bisa mengamuk karena ada yang mudah (diberi kemudahan), sementara yang lain sulit. Orang bisa anarkis ketika yang satu dihukum, sementara yang lain bebas.

2. Gagasan apa yang Anda tawarkan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia?

Saya akan memulai pemberantasan korupsi dari akar masalahnya. Kita tidak bisa terus menggunakan aksi-aksi koboi (operasi tangkap tangan) sementara akar masalahnya tetap memproduksi korupsi. Banyak politisi yang semula baik tiba-tiba jadi koruptor. Akar masalah korupsi, salah satunya, karena rusaknya sistem politik yang full cost (menggunakan politik uang). Politik uang ini yang melahirkan pejabat (politisi) sehingga ketika mereka menjabat akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal.

Yang akan saya lakukan adalah pertama menggugah kesadaran bersama setiap komponen bangsa bahwa korupsi adalah masalah kita semua. Tidak ada yang diuntungkan, semuanya korban, karena korupsi merusak sistem. Kedua, saya mengajak semua pihak untuk turut bekerja mencegah dan memberantas korupsi, KPK tidak bisa sendiri dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Jangan sampai ada yang merasa berteman dengan koruptor. Kita semua harus merasa menjadi musuh. Tanpa kebersamaan, KPK hanya akan menggantang asap.

3. Sejauh mana komitmen dan keberanian Anda sebagai calon pimpinan KPK ketika menghadapi perkara yang melibatkan kroni atau kolega penguasa maupun pejabat negara yang dekat dengan penguasa?

Dalam penegakan hukum, bukan soal berani atau tidak berani. Penegak hukum itu bekerja berdasarkan alat bukti. Kepada siapapun yang perbuatannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi maka harus ditegakkan.

Sebab jika tidak, menangislah para pendiri bangsa ini yang bermimpi mendirikan negara hukum agar menjadi penyelesai dan ukuran etika publik baik bagi rakyat maupun pejabat. Sebaliknya, pejabat harus memiliki kesadaran bahwa semakin tinggi tanggungjawabnya maka harus semakin tinggi pula ketaatannya di hadapan hukum.

4. Strategi dan langkah apa yang bisa diterapkan untuk meredam potensi konflik kepentingan di dalam internal KPK yang melibatkan unsur pimpinan, pegawai, dan penyidik?

Akar konflik itu karena perbedaan, maka untuk menyelesaikan konflik urai lebih dulu perbedaan apa yang melatarbelakangi konflik internal KPK. Apa karena status ketenagakerjaannya, latar belakang asal institusinya, atau karena hak dan kewajiban serta keuangannya.

Itu dulu yang perlu diidentifikasi, baru kemudian menerapkan strategi konsolidasi dengan menyamakan visi dan misi utama kelembagaan yang terinternalisasi dalam setiap sanubari sumber daya manusia KPK. Barulah kemudian memberikan pemahaman bahwa musuh bersama adalah koruptor. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here