Badan Pengawas KPK Dianggap Tak Sesuai Prinsip Ketatanegaraan

0
115
Advertisement

Badan Pengawas KPK Dianggap Tak Sesuai Prinsip Ketatanegaraan

idealoka.com – Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Herlambang P. Wiratraman berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu Dewan Pengawas sebagaimana salah satu isi draft revisi oleh DPR atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Advertisement

“Logika mengawasi tidak masuk akal, karena KPK itu watchdog institution (lembaga pengawas). Bila ada pemikir hukum yang bilang perlu pengawas, itu sama halnya dengan watchdog dijaga watchdog (pengawas dijaga pengawas),” kata Herlambang, Senin, 9 September 2019.

Aksi tutup logo KPK oleh pegawai KPK sebagai ekspresi kekecawaan atas revisi UU KPK, Minggu, 8 September 2019. (Dok. Humas KPK)

Bahkan menurut akademisi yang juga peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) ini, usulan adanya Badan Pengawas KPK tersebut tak sesuai dengan ketatanegaraan khususnya di Indonesia. “Ini perspektif neo-institutionalist yang tak ada dasar pijakan ketatanegaraannya,” ujar peraih Anugrah Konstitusi Muhammad Yamin 2018 ini.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya tentang pembentukan dewan pengawas KPK yang dipilih DPR dan diberi wewenang persetujuan penyadapan. Draft tersebut sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo dan menunggu respon presiden berupa surat presiden (surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Menyikapi draft revisi yang beberapa poinnya berpotensi melemahkan dan melumpuhkan kewenangan KPK dalam penyadapan, penindakan, dan penuntutan, para akademisi Unair menyatakan sikap. Mereka menolak pelemahan lembaga KPK oleh DPR melalui draft revisi UU tersebut.

Aksi tutup logo KPK oleh pegawai KPK sebagai ekspresi kekecawaan atas revisi UU KPK, Minggu, 8 September 2019. (Dok. Humas KPK)

“Kami selaku akademisi tidak menginginkan korupsi membudaya di negeri ini karena akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan benegara. Dari kampus Unair Surabaya, kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi,” kata Herlambang sebagai juru bicara para akademisi Unair yang menyatakan sikap penolakan pelemahan KPK.

Mereka juga mengajak semua elemen bangsa untuk melawan korupsi. “Kami mengajak semua elemen warga bangsa bergerak dan berjuang bersama-sama dalam melawan korupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing,” ujarnya.

Hingga kini sudah lebih dari 40 akademisi Unair yang bergabung dan menyatakan sikap penolakan atas pelemahn kewenangan KPK tersebut. “Kami yakin solidaritas ini akan terus bertambah,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here