KPK Diperlemah, Masyarakat Sipil Terus Aksi Turun Jalan

0
99
Advertisement

idealoka.com – Upaya pelemahan pemberantasan korupsi melalui usulan draft revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuai reaksi keras masyarakat sipil.

Di Jember, Jawa Timur, gabungan organisasi jurnalis, lembaga pers mahasiswa, organisasi pelajar, dan organisasi gerakan mahasiswa akan berunjuk rasa, Senin, 16 September 2019. Gabungan beberapa elemen jurnalis, pelajar, pers mahasiswa, dan organisasi mahasiswa ini menamakan diri Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK).

Advertisement

SKAK terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) Jember, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Imparsial Fakultas Hukum Universitas Jember, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jember, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember, dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jember. Mereka akan melakukan long-march, orasi, dan menggalang tanda tangan dari masyarakat.

Kalangan akademisi di Jawa Timur juga mendesak presiden menolak revisi yang mengurangi dan memperlemah kewenangan KPK dalam penyadapan, penyidikan, hingga penuntutan kasus korupsi tersebut.

“Perlu aksi turun jalan yang simpatik untuk menekan presiden agar menolak revisi RUU KPK,” kata Koordinator Parliament Watch Jawa Timur Umar Sholahudin, Kamis, 12 September 2019.

Aksi tutup logo KPK oleh pegawai KPK sebagai ekspresi kekecawaan atas revisi UU KPK, Minggu, 8 September 2019. (Dok. Humas KPK)

Menurut staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya ini, kontroversi draft revisi undang-undang yang mengatur kewenangan KPK tersebut jadi pertaruhan besar Jokowi. Jika Jokowi menerimanya, maka akan ada gelombang perlawanan yang besar dari publik.

“Bola saat ini ada di tangan Presiden dan masyarakat menunggu sikap jelas dan tegas Presiden untuk menolak revisi RUU KPK,” kata Umar yang juga aktivis Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Jawa Timur.

Sementara itu, aksi perlawanan atas pelemahan KPK terus dilakukan kalangan akademisi dan mahasiswa di Jawa Timur, salah satunya Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Setelah menggalang dukungan dan mengeluarkan pernyataan sikap, akademisi Unair bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, mahasiswa, dan pegiat anti korupsi melakukan aksi pembentangan spanduk warna hitam tanda keprihatinan di Gedung C Fakultas Hukum Unair, Selasa, 10 September 2019.

Juru bicara akademisi Unair peduli KPK, Herlambang P. Wiratraman, berharap aksi-aksi serupa diikuti kampus-kampus dan mahasiswa lainnya khususnya di Jawa Timur. “Berbagai cara telah dilakukan untuk melemahkan KPK, jangan biarkan koruptor berpesta,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here